MEKANISME PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
PARIWISATA DI PROVINSI GORONTALO
(Studi Tentang
Perencanaan Pembangunan Pariwisata di
Dinas Perhubungan
Pariwisata Komunikasi
dan Informatika Provinsi Gorontalo)
Darmawaty Abdul Razak1*, Ratih
Nurpratiwi2*, M.Saleh Soeaidy3*
Jurusan
Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya
E-mail: ar.darma @yahoo.co.id
|
|
ABSTRACT
|
|
|
|
|
|
|
|
The purpose of this study is to determine
the mechanism of tourism development planning in Province of Gorontalo which
is focused on the tourism development planning process and the inhibiting
factors. This study was conducted at Department of Transportation Tourism and
Communication Information in Province of Gorontalo. The methods of study
applied qualitative approach descriptively. The data source derived from
observation, informants and documents. The data analysis technique applied
was the analysis of Miles and Huberman interactive model which is reducing
and present data, and draw conclusions. The results of this study described
that the roles of the internal actors are more dominant in the process of preparing tourism
development planning process as outlined in the work plan of the Department
of Transportation Tourism and Communication Information in Province of
Gorontalo are SKPDs, whereas the roles of external actors, namely the public
and private sectors are not optimal yet. The inhibiting factors are the lack
of human resources as a planner and the lack of funds budgeted for the
planned program.
Key words: Tourism, Development And Planning
|
|
PENDAHULUAN
Tujuan
pembangunan Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur tidak dapat
dilepaskan dengan adanya peran penting fungsi perencanaan. Didalam melakukan
pembangunan, setiap Pemerintaah Daerah memerlukan perencanaan yang akurat,
mempertimbangkan potensi sumberdaya yang dimiliki serta berbasis pada
keberlanjutan. Untuk itu pemerintah berkewajiban memajukan daerahnya dengan
menggali dan mengembangkan potensi daerah yang bisa mendongkrak perekonomian
rakyat dan pendapatan asli daerah agar tidak sepenuhnya tergantung dari dana
pusat. Salah satu potensi daerah yang bisa dikembangkan untuk mendongkrak
perekonomian rakyat dan pendapatan asli daerah adalah sektor pariwisata.
Provinsi Gorontalo sebagai daerah
yang belum lama berdiri, memerlukan perencanaan yang tepat untuk membangun
daerah agar bisa mengejar ketertinggalan dengan provinsi lain di Indonesia yang
sudah lebih dulu berdiri. Walaupun potensi sektor pariwisata di provinsi
gorontalo cukup bagus tapi belum merupakan sektor andalan sebagai penyumbang
PAD , untuk lebih memajukan sektor pariwisata ini tentunya tidak terlepas dari
peran serta dari Dinas Perhubungan, Pariwisata Komunikasi dan Informatika
Provinsi Gorontalo, sebagai instansi yang mempunyai tugas membantu gubernur
dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam mengembangkan kepariwisataan di
Provinsi Gorontalo, Dinas Perhubungan Pariwisata Provinsi Gorontalo
berkewajiban merencanakan langkah-langkah yang harus dilaksanakan untuk
mewujudkan gorontalo sebagai daerah tujuan wisata, oleh sebab itu diperlukan
sebuah perencanaan yang diharapkan dapat meningkatkan kepariwisataan di
Provinsi Gorontalo, yang akan menjadi acuan dalam pengembangan dan pembangunan
kepariwisataan daerah, memberikan arahan pengembangan dan
pembangunan kepariwisataan, serta menggali, mengembangkan dan mengelola
aset-aset maupun potensi sumber daya yang dimiliki serta memberdayakannya bagi
pembangunan perekonomian daerah.
Permasalahan
dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan
Informatika Provinsi Gorontalo, sebagaimana yang tertuang dalam Renja Dinas
Perhubungan dan Pariwisata Provinsi
Gorontalo yaitu :
1. Belum optimalnya
pelibatan dan peran masyarakat lokal sehingga potensi dan posisi masyarakat
lokal sebagai pelaku/subyek penting dalam pengembangan pariwisata masih belum
terujud secara nyata dan optimal.
2. Belum optimalnya
nilai manfaat pariwisata bagi masyarakat lokal sehingga kedudukan masyarakat
sebagai penerima manfaat dalam pengembangan pariwisata juga masih sering
terabaikan dan belum mendapat manfaat secara memadai.
3. Belum kuatnya
komitmen sadar wisata di kalangan masyarakat sehingga sadar wisata sebagai
bentuk komitmen strategis dalam pengembangan pariwisata masih belum mengakar,
dipahami, dan disikapi secara tepat dan kongkret di kalangan masyarakat.
4. Dukungan dan
peran media yang belum optimal sehingga dalam pengembangan pariwisata masih
relatif terbatas, belum kontinue, atau masih tomporer (masih berdasarkan
keberadaan suatu even).
5. Koordinasi/sinergi
lintas sektor dan kabupaten kota yang belum efektif sehingga masih muncul ego
sektoral dan kedaerahan dalam pengembangan pariwisata, upaya pemberdayaan
masyarakat masih menjadi sasaran sekunder sehingga upaya pengembangan belum
terintegrasi.
6. Masih terbatasnya
alokasi dana baik untuk kegiatan promosi dan penyiapan sarana dan prasarana
pariwisata.
Untuk
lebih mengoptimalkan lagi kepariwisataan di provinsi gorontalo perlu
kiranya mengkaji lebih dalam lagi
mengenai perencanaan pariwisata di provinsi gorontalo. Yaitu salah satunya
dengan mengkaji proses perencanaannya dan faktor yang menghambat perencanaan tersebut. Dengan demikian dapat
memperbaiki penyusunan perencanaan itu pada perencanaan berikutnya.
Adapun tujuan dari
penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana mekanisme perencanaan pembangunan pariwisata dan
faktor penghambatnya di dinas perhubungan pariwisata komunikasi dan
informatika provinsi gorontalo
TINJAUAN
PUSTAKA
1.Perencanaan
Menurut Sjafrizal (2009;15), “Perencanaan pada dasarnya
merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat,terarah
dan efesien sesuai dengan sumber daya yang tersedia”.
2. Perencanaan Pembangunan Pariwisata
Menurut
Yoeti (1997:2) bahwa terdapat lima aspek
yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan pariwisata di suatu
daerah, yaitu:
Pertama, Wisatawan (Tourist),
Kedua,
Pengangkutan (Transsportations),
Ketiga, Atraksi/Obyek Wisata (Attractations). Bagaimana obyek wisata
atau atraksi yang akan dijual , apakah
memenuhi 3 (tiga) syarat dibawah ini :
1)
Apa yang dapat dilihat (something to see)
2)
Apa yang dapat dilakukan (something to do)
3)
Apa yang dapat dibeli (something to buy)
Dilokasi obyek wisata yang dikunjungi.
Keempat, Fasilitas Pelayanan (services Facilities)
Kelima, Informasi
dan Promosi (Information and Promotion)
Menurut Hadinoto (1996:42), menyatakan bahwa “akibat tidak terencananya suatu pembangunan
pariwisata akan menyebabkan rendahnya pendapatan dari sektor ini dan terjadinya
kerusakan lingkungan, serta adanya dampak negatif pada nilai budaya masyarakat.” Oleh karena itu diperlukan perencanaan
pembangunan pariwisata yang komprehensif untuk jangka panjang, sehingga di masa
yang akan datang pariwisata diharapkan dapat menjadi sektor andalan dan sumber
devisa menggantikan minyak bumi.
Oleh karena perencanaan pembangunan daerah bidang
pariwisata juga merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah secara
keseluruhan maka keberhasilan perencanaan pembangunan bidang pariwisata juga
harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perencanaan pembangunan
daerah yang menurut pendapat Riyadi dan Bratakusumah (2004 : 15) adalah: faktor
lingkungan, sumber daya manusia perencana, sistem yang digunakan, perkembangan
ilmu dan teknologi, dan faktor pendanaan.
3. Mekanisme
Perencanaan Pembangunan Pariwisata
Conyers dan Hills (1990:15)
menggambarkan perencanaan melalui tiga aktivitas yang saling berhubungan,
dimana aktivitas yang satu diikuti aktivitas yang lainnya, yaitu diawali dengan
pengambilan kebijakan (policy making),
dikembangkan melalui proses perencanaan dan kemudian diimplementasikan.
Perencanaan digambarkan seolah-olah sebagai tahap peralihan antara pengambilan
kebijakan dan implementasi, karena perencanaan digunakan sebagai alat untuk
menterjemahkan kebijakan-kebijakan umum kedalam program-program aksi praktis
yang lebih nyata.
Proses
perencanaan menurut Conyers dan Hills (1990:74-75) yaitu :
1. The dicision to adopt planning : Pada tahap ini ditetapkan kerangka
kerja organisasi (menentukan tujuan
perencanaan, merumuskan perencanaan).
2.
Collect and
analyse data: Pada tahap ini dibutuhkan
analisa situasi untuk menentukan sifat dan masalah perencanaan. Pengumpulan
data dan analisa data merupakan bagian dari identifikasi masalah, membutuhkan
sumber daya keuangan , tenaga kerja yang terlatih dan akses keberbagai macam
fasilitas.
3.
Identyfling
alternatives course of action : dilakukan untuk mencari tindakan yang mungkin
dilakukan untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan dan sasaran pembangunan
yang diinginkan
4.
Plan and project
appraisal :
penilaian pada dasarnya berarti mengidentifikasikan kelebihan dan
kekurangan dari setiap tindakan bertujuan untuk menghasilkan informasi bagi
pengambil keputusan yang membantu mereka untuk
memutuskan tindakan yang harus dipilih.
5.
Implement : dipandang
sebagai sesuatu diluar lingkup perencanaan atau perencana karena implementasi
rencana atau program merupakan tanggung jawab
operasional teknis dan administratif.
Namun implementasi tidak bisa dipisahkan dari tahapan lainnya. Sehingga penting
untuk memperhatikan implementasi rencana, identifikasi berbagai macam aktivitas
yang terkait dengan rencana atau proyek, membuat berbagai jadwal sumber daya (
keuangan, staff, material dan peralatan).
6.
Monitoring and
evaluation :
ketika rencana atau proyek diimplementasikan maka manitoring dan evaluasi
penting dilakukan untuk mengidentifikasi beberapa masalah yang mungkin terjadi,
untuk mengetahui apakah kegiatan tersebut sesuai dengan perencanaan.
Menurut
Riyadi dan Bratakusumah, (2004:325) :Sistem perencanaan pembangunan di
Indonesia, secara umum dapat ditelaah melalui empat tahap perencanaan pembangunan,
dimana satu sama lain saling berkaitan :
1) Pertama,
tahap perencanaan kebijakan umum
Pada tahap ini perencanaan yang disusun bersifat
politis dengan mengemukakan berbagai
kebijakan umum pembangunan sebagai suatu produk kebijakan nasional.
2) Kedua,
tahap perencanaan program pembangunan
Pada tahapan ini, perencanaan pembangunan sudah
lebih khusus mencerminkan langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah dalam
bentuk program-program pemerintah (eksekutif).
3) Ketiga,
tahap perencanaan strategis pembangunan
Dalam tahapan ini, perencanaan pembangunan mulai
terfokus pada sector-sektor pembangunan yang akan diimplementasikan oleh
instansi-instansi teknis.
4) Keempat,
tahap perencanaan operasional pembangunan
Disini perencanaan pembangunan sudah lebih teknis
dan operasional sampai pada tahapan detail pelaksanaannya. Tahapan ini biasanya
sudah dipolakan dalam bentuk tahunan.
Sama
seperti perencanaan secara umum, perencanaan pembangunan pariwisata juga
memerlukan adanya sasaran yang ingin dicapai. Penentuan sasaran melalui proses
perencanaan tersebut membutuhkan pendekatan yang tepat dalam penyusunannya.
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Yoeti (2001:51) bahwa :
“Dalam prakteknya, ada dua pendekatan yang biasa digunakan dalam
menetapkan sasaran yang dianggap relevan dengan kondisi pariwisata daerah,
yaitu :
1. Top-down approach : Pendekatan ini mengatakan, sasaran pada tiap
tingkatan dalam satu organisasi ditentukan berdasarkan sasaran setingkat di
atasnya. Bila berkaitan dengan kepariwisataan, pendekatan ini mengimplikasikan
bahwa sasaran daerah harus diturunkan sesuai dengan sasaran nasional dan pada
saat yang bersamaan, sasaran daerah akan terwujud dari sasaran sub-daerah.
2. Flexible and balance : Pendekatan kedua ini lebih fleksibel dan
berimbang dari pendekatan pertama, karena pendekatan ini mengundang partisipasi
dan interaksi diantara semua tingkat. Pendekatan ini lebih relevan, karena
semua unsur yang terlibat dalam pariwisata ikut berpartisipasi dan menyumbang
saran atau usul dalam perumusan sasaran daerah.”
Berdasarkan
uraian diatas, terlihat bahwa perencanaan pariwisata bisa dilakukan melalui dua
pendekatan yang bertujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih
lanjut diuraikan oleh Gunn, dalam Yoeti (2005:52), yang menetapkan bahwa
sasaran pembangunan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata adalah sebagai
berikut :
“Pertama, mempersiapkan aksesibilitas, fasilitas dan daya tarik
pariwisata sedemikian rupa sehingga wisatawan berkunjung ke DTW tersebut merasa
puas, senang dan sesuai dengan harapannya;
Kedua, supaya
perusahaan-perusahaan yang termasuk kelompok industri pariwisata memperoleh
hasil keuntungan yang berimbang atau proporsional dengan volume kunjungan
wisatawan kedaerah itu;
Ketiga, pengembangan yang
dilakukan hendaknya sekaligus dapat memberikan perlindungan terhadap kerusakan
lingkungan, pencemaran seni dan budaya, kerusakan moral dan kepribadian bangsa,
kehancuran kehidupan beragama dan terhindar dari perdagangan narkotika
internasional.”
4.
Faktor
Penghambat Dalam Pembangunan Pariwisata
Perencanaan
tidak selamanya bisa berhasil sesuai dengan yang direncanakan, banyak faktor
yang menyebabkan perencanaan itu tidak efektif bahkan gagal. Menurut Conyers
dan Hills (1990:67) bahwa
“Efective adn succsessful
planning depends not only on the intregation of various professional inputs and
the overall approach that is adopted, but also the techniques that planner
use.”
(Efektifitas dan
keberhasilan suatu perencanaan tidak hanya tergantung pada integrasi masukan
profesional dan seluruh pendekatan yang diadopsi, tetapi juga teknik yang
digunakan perencana)
Lebih
lanjut Conyers (1990:82) menegaskan hambatan-hambatan didalam suatu perencanaan
yaitu ;
1. Perbedaan paham
atas kebijaksanaan yang ada
2. Lemahnya
koordinasi antar sektor
3. Kegagalan
mencapai target perencanaan
4. Politik
perencanaan pelayanan sosial
METODE PENELITIAN
Pendekatan
penelitian digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif
digunakan karena peneliti bermaksud memperoleh gambaran yang mendalam tentang
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Pariwisata
di Provinsi Gorontalo.
Sehubungan
dengan pokok masalah yang penulis teliti
maka fokus penelitian yang diambil adalah sebagai berikut :
1. Mekanisme Perencanaan Pembangunan Pariwisata di Dinas Perhubungan, Pariwisata
Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo
a. Persiapan
Penyusunan Renja
b. Penyusunan
Rancangan Renja
c. Pembahasan Forum
SKPD Provinsi
d. Penetapan Renja
SKPD
e. Implementasi
f.
Monitoring dan Evaluasi
2. Faktor penghambat
dalam perencanaan pembangunan Pariwisata di Dinas
Perhubungan, Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo
Penelitian ini didalam menganalisis data
menggunakan model Miles and Huberman. Teknik analisis data menggunakan model Miles and Huberman ini tidak terlepas
dari keseluruhan penelitian. Mengutip pernyataan Miles and Huberman (1992:15-16), mengemukakan bahwa hal-hal yang
terdapat dalam analisis kualitatif adalah pertama, data yang muncul berwujud
kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam
aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman), dan
yang biasanya diproses kira-kira sebelum siap digunakan, tetapi analisis
kualitatif tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun ke dalam teks
yang diperluas. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display,
dan conclusion drawing/verification.
PEMBAHASAN
A. Mekanisme Perencanaan Pembangunan Pariwisata Dinas
Perhubungandan Pariwisata Provinsi
Gorontalo
1.
Persiapan
Penyusunan
a.
Peran
Stakeholder
Berdasarkan
data-data dan hasil wawancara yang telah peneliti kumpulkan bahwa aktor penting
dalam proses penyusunan rencana kerja
ini adalah internal dan eksternal. Adapun yang dimaksud dengan aktor internal
adalah Dinas Perhubungan, Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi
Gorontalo yang merupakan perangkat utama dalam penyusunan rencana kerja,
sedangkan eksternalnya adalah masyarakat, LSM , akademisi dan pihak swasta .
Peranan stake holder dalam hal ini peran aktor dalam proses
penyusunan renja sangat penting, sebab perencanaan yang baik ditentukan oleh
aktor yang turut serta dalam proses perencanaan, hal ini sesuai dengan pendapat
Conyers dan Hills (1990 : 15),yang mengatakan bahwa salah satu aktor yang berperan dalam
penyusunan perencanaan adalah perencana.
Menurut peneliti dengan mengikut sertakan
masyarakat dalam proses penyusunan renja adalah langkah tepat dalam proses
penyusunan perencanaan sebagaimana pendapatnya Sjafrizal (2009 : 21), yang
mengatakan bahwa adanya koordinasi antar pelaku pembangunan, mengoptimalkan
partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Menurut Sjafrizal
perencanaan tidak akan menghasilkan pembangunan secara baik sesuai dengan
aspirasi masyarakat apabila tidak dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat
dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan. Lebih lanjut menurut
Sjafrizal, tanpa partisipasi masyarakat sulit untuk mengharapkan masyarakat
akan turut mematuhi dan menjaga pelaksanaan perencanaan yang telah dibuat,
bahkan sering terjadi masyarakat tidak memanfaatkan sepenuhnya apa yang telah
dibangun oleh pemerintah. Sebagaimana tertuang dalam renja Dinas Perhubungan,
Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo bahwa permasalahan
dan tantangan yang dihadapi salah satunya adalah belum optimalnya pelibatan dan
peran masyarakat lokal sebagai pelaku/subyek penting dalam pengembangan
pariwisata masih belum terwujud secara nyata dan optimal. Belum optimalnya
peran masyarakat dalam proses penyusunan rencana kerja ini terlihat pada
usulan-usulan dari kabupaten/kota hanya sebagian kecil yang dimasukkan dalam
renja Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi
Gorontalo, padahal usulan masyarakat itu sudah tertuang pada usulan dari
kabupaten/kota yang telah dibahas pada pembahasan forum SKPD Kabupaten/Kota.
Hal ini mengakibatkan kurang optimalnya penyedian sarana dan prasarana yang
sesuai dengan kondisi obyek wisata.
Sedangkan peran Stakeholder internal dalam hal ini Dinas Perhubungan,
Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo, dalam menjalankan
penyusunan rencana kerja ini berpedoman pada Permendagri No 54 tahun 2010 yang
menjelaskan secara detail proses penyusunan rencana kerja sampai dengan penetapan rencana kerja.
Sebagaimana pendapat Sjafrizal (2009 : 324) yang mengatakan bahwa rencana kerja
dan pendanaannya dilakukan langsung oleh SKPD yang bersangkutan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.
b.
Potensi
Destinasi Wisata
Destinasi
Wisata Provinsi Gorontalo memiliki
potensi yang cukup baik untuk dikembangkan sebagai obyek wisata yang layak
bersaing dengan obyek-obyek wisata daerah lainnya .Analisa potensi wisata yang
dilakukan Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika yaitu
memusatkan perhatian pada pengembangan pariwisata pada 8 obyek wisata unggulan
dan 3 Desa wisata merupakan langkah tepat, yaitu dengan memilih beberapa obyek
wisata yang memiliki keunikan yang tidak ada didaerah lain. Sebab dalam
perencanaan pariwisata salah satu aspek yang perlu diperperhatikan dalam
perencanaan pariwisata adalah obyek wisata.Sebagimana menurut Yoeti (1997:2),
bahwa terdapat lima aspek yang perlu
diperhatikan dalam perencanaan pembangunan pariwisata di suatu daerah, yaitu:
Wisatawan, Transportasi, Atraksi/Obyek
Wisata,Bagaimana obyek wisata atau atraksi
yang akan dijual, Fasilitas Pelayanan, Informasi dan Promosi.
Potensi destinasi
wisata di provinsi gorontalo berdasarkan data-data yang peneliti temui dan
apabila mengacu pada pendapat Yoeti, dapat dilihat bahwa obyek wisata di
Provinsi Gorontalo ada beberapa obyek wisata yang masih agak susah untuk di
jangkau, sehingga menimbulkan rasa ketidak nyamanan bagi wisatawan yang
berkunjung ke tempat itu. Atraksi yang disajikan untuk pengunjung belum setiap
saat dapat dinikmati pengunjung, hanya ada pada waktu-waktu tertentu saja. Dari
segi fasilitas masih sangat kurang. Hal
ini merupakan salah satu penyebab wisatawan mancanegara maupun nusantara masih
sedikit yang tertarik untuk berkunjung di obyek wisata provinsi gorontalo.
2.
Penyusunan
Rancangan
a.
Evaluasi
pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya
Berdasarkan
hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya berdasarkan data-data dan
hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa program kegiatan yang sudah
direncanakan pada tahun sebelum ada beberapa yang tidak bisa dilaksanakan.
Menurut Sjafrizal (2009 :314) , evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun
sebelumnya dapat dilakukan dengan mengunakan dua jenis metode, yaitu pertama;
evaluasi pelaksanaan pembangunan bersifat makro (menyeluruh) dapat digunakan
beberapa indikator pembangunan dengan menggunakan data sekunder yang tersedia.
Metode analisis yang dapat digunakan dengan jalan membandingkan kondisi sebelum
dan sesudah pelaksanaan pembangunan. Atau dengan jalan membandingkan kemajuan
yang diperoleh dengan kondisi rata-rata baik pada tingkat provinsi maupun
nasional. Kedua untuk evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tingkat program dan
kegiatan biasanya dilakukan teknik
evaluasi kinerja dengan menggunakan lima indikator penilaian yaitu masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat
(benefit),dan dampak (impacts).
Evaluasi
pelaksanaan renja tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Pariwisata
Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo apabila mengacu pada pendapat
Sjafrizal (2009 : 314) menggunakan metode yang bersifat makro atau menyeluruh
juga menggunakan metode evaluasi kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi ini Dinas
Perhubungan, Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo
memperoleh informasi dan gambaran keberhasilan pembangunan yang sudah
dilakukan. Hasil evaluasi ini yang dijadikan acuan untuk merencanakan kembali
program yang tidak sempat dilaksanakan pada renja tahun sebelumnya. Dan ada
beberapa program yang rutin dilakukan setiap tahun lebih dioptimalkan lagi
dalam program kegiatannya.
b.
Isu-isu Strategis
Berdasarkan
data-data dan hasil wawancara dengan informan, isu-isu strategis merupakan hal
yang penting sebagai bahan pertimbangan untuk penyusunan rencana kerja di Dinas
Perhubungan, Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo. Isu-isu
strategis ini diperoleh dari hasil evaluasi renja tahun sebelumnnya, pengamatan
langsung dilapangan serta permasalahan-permasalahan yang sering timbul dianggap
sebagai penghambat dalam pengembangan pariwisata. Sebagaimana pendapat Riyadi
dan Bratakusumah (2004 : 11), bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah ada
beberapa aspek yang perlu diperhatikan agar perencanaan dapat menghasilkan
perencanaan pembangunan yang baik serta
dapat diimplementasikan dilapangan. Aspek-aspek tersebut antara lain, Aspek
lingkungan,aspek potensi dan masalah, aspek institusi perencana, aspek ruang
dan waktu dan aspek legalisasi kebijakan.
c.
Perumusan Tujuan
dan Sasaran
Berdasarkan data-data yang
diperoleh dan hasil wawancara dengan informan, dalam merumuskan tujuan dan
sasaran, Dinas Perhubungan, Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi
Gorontalo menindak lanjuti sasaran kebijakan nasional dalam hal ini sasaran
bidang pariwisata. Perumusan tujuan dan sasaran ini di fokuskan pada tujuan dan
sasaran jangka pendek. Sebagaimana pendapat Sjafrizal (2009:328), perumusan
renja SKPD sebaiknya menyusun perumusan yang untuk tahun bersangkutan sesuai
dengan perubahan pada SKPD bersangkutan. Kebijakan yang dirumuskan ini harus
bersifat kongkrit dan operasional sesuai dengan sifat dari renja SKPD itu
sendiri. Perumusan ini hanya berlaku untuk masa satu tahun, tetapi dapat
diperpanjang untuk tahun berikutnya bilamana kebijakan tersebut dianggap cukup
bermanfaat dan berhasil dalam penerapannya.
d.
Perumusan
Kegiatan Prioritas
Dari
data-data yang telah dikumpulkan dan hasil wawancara dengan informan dapat
dilihat bahwa perumusan kegiatan prioritas dalam penyusunan renja di Dinas
Perhubungan, Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo ini
disesuaikan dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan kepariwisataan dan
ekonomi kreatif, yaitu fokus prioritas peningkatan daya saing kepariwisataan
dan ekonomi kreatif.
Perumusan
kegiatan prioritas ini juga adalah usulan-usuan dari Dinas Perhubungan dan
Pariwisata Kabupaten/Kota , yang telah disuaikan dengan kondisi daerah setempat
dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang diusulkan melalui forum SKPD Kabupaten/Kota.
Disamping itu juga dengan memperhatikan visi dan misi kepala SKPD. Sebagaimana
yang diungkapkan Sjafrizal (2009 : 333), dalam perumusan program dan kegiatan
pembangunan , aspek pertama yang perlu diperhatikan adalah keterkaitan program
tersebut dengan visi dan misi yang ditetapkan semula. Hal ini sangat penting
artinya agar perumusan program dan kegiatan tersebut benar-benar bertujuan
untuk melaksanakan visi dan misi kepala
SKPD bersangkutan sebagaimana ditetapkan dalam renstra SKPD. Disamping itu,
aspek ini juga sangat penting diperhatikan agar perumusan program dan kegiatan
tersebut menjadi lebih fokus dan terarah kepada pencapaian sasaran pembangunan
tertentu secara kongkrit. Aspek yang juga perlu diperhatikan dalam penetapan
program kegiatan pembangunan adalah agar tidak bertentangan dengan kondisi
sosial dan budaya setempat. Hal ini sangat penting artinya untuk menjamin dapat
terlaksananya program dan kegiatan pembangunan
tersebut dalam masyarakat.
e.
Penyajian
Rancangan Renja SKPD
Dari hasil
wawancara dan data-data yang diperoleh dapat dilihat bahwa rancangan renja Dinas Perhubungan,
Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo dalam hal ini rencana
untuk bidang pariwisata sudah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan
pariwisata, yaitu dengan mempertimbangkan sasaran kebijakan nasional, skala
prioritas,usulan-usulan dari Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten/Kota
yang menampung aspirasi masyarakat melalui forum SKPD Kabupaten/Kota.
Sebagaimana menurut pendapat Yoeti (1997:20), yaitu pada dasarnya prinsip-prinsip perencanaan
kepariwisataan dalam ruang lingkup lokal, regional, nasional dan secara
internasional dapat dirumuskan sebagai berikut :1)Perencanaan kepariwisataan haruslah merupakan
satu kesatuan dengan pembangunan regional atau nasional dari pembangunan
perekonomian negara, 2) Menggunakan pendekatan terpadu,
3) Berada
dibawah koodinasi perencanaan fisik daerah tersebut secara keseluruhan,
4) Perencanaan
fisik suatu daerah untuk tujuan wisata harus didasarkan pada penelitian atas
faktor geografinya, tidak hanya berdasarkan pada faktor administrasi saja,
5)Memperhatikan
faktor ekologi, 6)Memperhatikan
faktor sosial yang ditimbulkan, 7) Perencanaan pariwisata didaerah yang dekat
kawasan industri, perlu diperhatikan pengadaan fasilitas hiburan mengantisipasi
jam kerja buruh yang singkat dimasa datang, 8) Pariwisata tersebut bagaimanapun bentuk dan
tujuan pengembangannya tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
oleh karena itu dalam pengembangannya perlu memperhatikan kemungkinan
peningkatan kerjasama dengan negara lain dengan prinsip saling menguntungkan.
3.
Pembahasan
Forum SKPD Provinsi
Pelaksanaan
pembahasan renja Dinas Perhubungan, Pariwisata Komunikasi dan Informatika
Provinsi Gorontalo melalui pembahasan forum SKPD, dilakukan untuk mendapatkan
kesepakatan untuk langkah selanjutnya, yaitu penetapan rencana kerja Dinas
Perhubungan, Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo. Hal ini
sesuai amanat Undang Undang No. 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(UU SPPN), salah satu tahap yang harus
dilalui dalam proses penyusunan rencana pembangunan
tahunan adalah penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Daerah (Musrenbangda).
4.
Penetapan
Renja
Setelah melalui proses penyusunan rancangan renja,
pembahasan forum SKPD, pengesahan oleh Gubernur Gorontalo, selanjutnya tahap
akhirnya adalah proses penetapan renja Dinas Perhubungan, Pariwisata Komunikasi
dan Informatika Provinsi Gorontalo. Proses tersebut dilaksanakan sesuai dengan
Permendagri 54/2010.
Proses penetapan ini dilakukan oleh Kepala Dinas
Perhubungan, Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo setelah
melalui pengesahan dari Gubernur Provinsi Gorontalo. Penetapan dokumen rencana
kerja ini bertujuan sebagai pedoman Dinas dalam penyusunan RKA dan sebagai
tolok ukur Dinas dalam evaluasi penilaian kinerja dalam melaksanakan program
pembangunan. Hal ini senada dengan pendapat Riyadi dan Brantakusumah (2004:11) mengenai aspek perencanaan
pembangunan daerah dimana salah satu aspek penting adalah legalisasi kebijakan,
selain itu juga ada lingkungan, ruang dan waktu, potensi dan masalah, dan
institusi perencana. Proses penetapan ini diharapkan oleh semua pihak dapat
mengangkat semua kepentingan stakeholder
terutama masyarakat.
Dilihat dari segi program kegiatan yang telah ditetapkan dalam
Renja Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi
Gorontalo belum seluruhnya mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi.
Usaha untuk mengoptimalkan pelibatan masyarakat sebagai pelaku/subyek
pengembangan pariwisata hanya sebatas pelatihan kepada masyarakat, belum ada
program kegiatan yang direncanakan untuk kerja sama masyarakat dengan
pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan
Informatika Provinsi Gorontalo untuk usaha pengelolaan obyek wisata. Demikian
pula dari segi program pengembangan pemasaran pariwisata, hanya berdasarkan
event tertentu saja, belum kerja sama dengan media secara kontinyu untuk pengembangan pemasaran
pariwisata. Program pengembangan destinasi wisata tidak merata pada seluruh
kabupaten/kota di provinsi gorontalo, sehingga usulan-usulan dari
kabupaten/kota tidak seluruhnya bisa diterima untuk dimasukkan dalam Renja
Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo.
5.
Implementasi
Perencanaan
Dari hasil wawancara dan data-data yang
diperoleh menunjukkan bahwa implementasi dari perencanaan di Dinas Perhubungan,
Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo adalah bagian dari
proses perencanaan. Dalam proses perencanaan sudah ditentukan pihak-pihak yang
melaksanakan program kegiatan. Hal ini berarti bahwa implementasi perencanaan
merupakan tahapan yang tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan.
Sebagaimana menurut Mayer (1985:104), Untuk model perencanaan yang rasional
terdiri dari ; Determination
of goals, Assessment of needs, Specification of objectives, Design of
alternative actions, Estimation of
consequences of alternative actions, Selection
of cource of action, Evaluation, Implementation.
6.
Monitoring
dan evaluasi perencanaan
Berdasarkan
data-data dan hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa pada saat
proses penyusunan rencana kerja, Dinas Perhubungan, Pariwisata Komunikasi dan
Informatika Provinsi Gorontalo menggunakan pengawasan yang secara langsung
dilakukan oleh atasan dalam hal ini dilakukan oleh kepala sub bidang program.
Sedangkan pada saat implementasi rencana kerja , pengawasan dilakukan oleh
pihak yang secara fungsional bertugas dan berfungsi melakukan pengawasan, dalam
hal ini dilakukan oleh Kepolisian, kejaksaan, kehakiman, BPK, dan BPKP. Hal ini
sesuai dengan pendapat Riyadi dan Bratakusumah (2004 : 263), Dalam hubungannya
dengan perencanaan pembangunan wilayah/daerah, pemantauan (monitoring) dan evaluasi rencana pembangunan merupakan mata rantai
yang tidak terpisahkan dari siklus kegiatan perencanaan dan pembangunan.
Selanjutnya Riyadi dan Bratakusumah (2004:264), Bagi perencana pembangunan
daerah, pemantauan akan memberikan informasi umpan balik (feedback) baik kepada pimpinan maupun perencana, sehingga rencana
dapat dilaksanakan secara efektif, dan keputusan dapat diambil secara tepat
serta digunakan untuk memperbaiki
langkah-langkah berikutnya.
Secara
keseluruhan proses penyusunan renja di Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi
dan Informatika Provinsi Gorontalo sesuai dengan proses perencanaan menurut
Conyers dan Hils (1990:74-75), adalah The
dicision to adopt planning ; pada tahapan ini sebelum menentukan tujuan
perencanaan dan merumuskan perencanaan, hal yang pertama dilakukan adalah penentuan
aktor perencana atau stakeholder.
Tahapan ini sesuai dengan tahapan awal proses penyusunan renja di Dinas
Perhubungan, Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo dimana
langkah awalnya adalah menentukan peran stakeholder.
Selanjutnya adalah Collect and analyse
data : Pada tahap ini dibutuhkan
analisa situasi untuk menentukan sifat dan masalah perencanaan. Pada
perencanaan renja Dinas Perhubungan, Pariwisata Komunikasi dan Informatika
Provinsi Gorontalo, analisa situasi yang pertama kali dilakukan adalah dengan
menganalisa potensi obyek wisata di Provinsi Gorontalo. Dengan demikian tahap
Persiapan Penyusunan Renja Dinas Perhubungan, Pariwisata Komunikasi dan
Informatika Provinsi Gorontalo berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan
data-data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa tahapan ini sesuai dengan
tahap The dicision to adopt planning dan
tahap Collect and analyse
Tahap
Penyusunan Perencanaan Renja Dinas Perhubungan, Pariwisata Komunikasi dan
Informatika Provinsi Gorontalo berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan
data-data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa tahapan ini sesuai dengan
tahap Identyfling alternatives course of
action, dimana proses ini dilakukan untuk mencari tindakan yang mungkin
dilakukan untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan dan sasaran pembangunan
yang diinginkan.
Tahap
Plan and project appraisal ,dimana
pada proses ini penilaian pada dasarnya berarti mengidentifikasikan kelebihan
dan kekurangan dari setiap tindakan bertujuan untuk menghasilkan informasi bagi
pengambil keputusan yang membantu mereka untuk
memutuskan tindakan yang harus dipilih, tahap ini sesuai dengan tahap
pembahasan forum SKPD, yaitu dilaksanakan dengan cara mengadakan musrembangda
dan dilanjutkan dengan tahapan penetapan renja.
Demikian pula Implement
,dipandang sebagai sesuatu diluar lingkup perencanaan atau
perencana karena implementasi rencana atau program merupakan tanggung
jawab operasional teknis dan administratif. Namun implementasi
tidak bisa dipisahkan dari tahapan lainnya. Sehingga penting untuk
memperhatikan implementasi rencana, identifikasi berbagai macam aktivitas yang
terkait dengan rencana atau proyek, membuat berbagai jadwal sumber daya (
keuangan, staff, material dan peralatan). Pada tahap implementasi proses
penyusunan renja di Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika
Provinsi Gorontalo, sudah direncanakan bagaimana pelaksanaan dari perencanaan
tersebut.
Selanjutnya tahap Monitoring and evaluation yaitu ketika rencana atau proyek
diimplementasikan maka manitoring dan evaluasi penting dilakukan untuk
mengidentifikasi beberapa masalah yang mungkin terjadi, untuk mengetahui apakah
kegiatan tersebut sesuai dengan perencanaan. Tahapan monitoring dan evaluasi
juga dilaksanakan pada proses penyusunan renja Dinas Perhubungan Pariwisata
Provinsi Gorontalo.
B. Faktor penghambat dalam perencanaan
pembangunan Pariwisata di Dinas Perhubungan, Pariwisata Komunikasi dan
Informatika Provinsi Gorontalo
1.
Kurangnya
Sumber Daya Manusia Sebagai Perencana Bidang
Pariwisata
Berdasarkan
informasi dari beberapa informan bahwa kurangnya sumber daya manusia dalam
bidang perencanaan pada Dinas Perhubungan, Pariwisata Komunikasi dan
Informatika Provinsi Gorontalo merupakan salah satu penghambat dalam proses
penyusunan perencanaan. Hal ini mengakibatkan dalam proses perencanaan harus
menggunakan tenaga-tenaga perencana dari luar ruang lingkup Dinas Perhubungan
dan Pariwisata, seperti halnya tenaga konsultan perencanaan dan dari kalangan
akademisi yang kompoten dalam bidang perencanaan dan pariwisata. Padahal
menurut peneliti peranan seorang perencana dalam penyusunan perencanaan
sangatlah penting, untuk itu pada Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan
Informatika Provinsi Gorontalo diperlukan seorang perencana yang mempunyai
latar belakang pendidikan dibidang pariwisata. Sebagaimana pendapat
Conyers(1990; 298) ; bahwa seorang perencana sosial yang profesional dapat
dilukiskan atau di gambarkan sebagai generalis (berpengetahuan luas tidak hanya
dalam satu disiplin ilmu saja) maupun sebagai seorang spesialis (mempunyai
keahlian khusus di salah satu bidang disiplin ilmu).
2. Minimnya Dana
Salah satu faktor penghambat yang
lain menurut keterangan dari informan yaitu faktor pendanaan atau terbatasnya
anggaran yang tersedia. . Terbatasnya
anggaran dalam hal ini dapat dibagi menjdi dua yaitu terbatasnya anggaran untuk
mendukung proses perencanaan dan terbatasnya anggaran untuk melaksanakan
program atau kegiatan yang telah direncanakan.
Menurut Kunarjo (2002:24), salah satu persyaratan perencanaan yang baik
adalah : perencanaan harus mencakup aspek fisik dan pembiayaan, maka
terbatasnya anggaran untuk mendukung proses perencanaan akan mengakibatkan
kurang sempurnanya perencanaan yang dilakukan. Faktor pendanaan merupakan faktor yang sangat
mempengaruhi proses perencanaan sebagaimana menurut Riyadi dan Bratakusumah (2004:15) bahwa faktor-faktor yang sangat mempengaruhi perencanaan pembangunan
daerah yaitu ; faktor lingkungan, sumber daya manusia
perencana, sistem yang digunakan, perkembangan ilmu dan teknologi, dan faktor
pendanaan. Dengan demikian akibat terbatasnya anggaran, maka program atau
kegiatan yang telah direncanakan, tidak semuanya dapat dilaksanakan. Hal ini menimbulkan perasaan malas dan enggan
serta mengurangi motivasi untuk membuat perencanaan pada diri para perencana
terutama perencana maupun yang ada pada
Dinas Perhubungan, Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi
Gorontalo. Mereka beranggapan bahwa apa
yang telah direncanakan dengan susah payah nantinya akan menjadi sia-sia karena
tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa minimnya dana merupakan salah satu faktor penghambat dalam
perencanaan pada proses perencanaan renja Dinas Perhubungan, Pariwisata
Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo..
KESIMPULAN
Dari
hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab v dapat ditarik
kesimpulan bahwa ;
1.
Mekanisme perencanaan pembangunan pariwisata Dinas Perhubungan,
Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo untuk pembangunan
pariwisata direncanakan dalam bentuk perencanaan operasional selama setahun
yaitu rencana tahunan yang berisikan rencana kerja daerah, prioritas dan
program pembangunan daerah tentang pariwisata beserta pendanaannya dalam jangka
waktu setahun. Dalam proses penyusunan renja, tahapan awalnya adalah tahap
persiapan penyusunan. stakeholder yang
berperan adalah aktor eksternal dan aktor internal. Adapun aktor internal
adalah Dinas Perhubungan, Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi
Gorontalo yang merupakan perangkat utama dalam penyusunan rencana kerja,
sedangkan eksternalnya adalah masyarakat, LSM , akademisi dan pihak
swasta. Analisa situasi yaitu dengan
melihat potensi wisata yang dimiliki oleh provinsi gorontalo merupakan tindakan
yang diperlukan untuk menentukan sifat dan masalah perencanaan. Tahapan
selanjutnya adalah tahap penyusunan perencanaan, dimana proses ini dilakukan
untuk mencari tindakan yang mungkin dilakukan untuk memecahkan masalah dan
mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang diinginkan. Tahapan berikutnya
adalah tahap pembahasan forum SKPD, yaitu pada proses ini penilaian pada
dasarnya berarti mengidentifikasikan kelebihan dan kekurangan dari setiap
tindakan bertujuan untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan yang
membantu mereka untuk memutuskan
tindakan yang harus dipilih. Tahapan penetapan renja adalah tahap selanjutnya
pada proses penyusunan renja ini, dan berikutnya adalah Tahapan implementasi,
yaitu bagaimana cara menentukan implementasi dari perencanaan nanti. Tahapan
akhir adalah Monitoring and evaluation. Dilihat dari segi program kegiatan yang telah
ditetapkan dalam Renja Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika
Provinsi Gorontalo belum seluruhnya mengatasi permasalahan dan tantangan yang
dihadapi. Usaha untuk mengoptimalkan pelibatan masyarakat sebagai pelaku/subyek
pengembangan pariwisata hanya sebatas pelatihan kepada masyarakat, belum ada
program kegiatan yang direncanakan untuk kerja sama masyarakat dengan
pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan
Informatika Provinsi Gorontalo untuk usaha pengelolaan obyek wisata. Demikian
pula dari segi program pengembangan pemasaran pariwisata, hanya berdasarkan event
tertentu saja, belum kerja sama dengan media secara kontinyu untuk pengembangan
pemasaran pariwisata. Program pengembangan destinasi wisata tidak merata pada
seluruh kabupaten/kota di provinsi gorontalo, sehingga usulan-usulan dari
kabupaten/kota tidak seluruhnya bisa diterima untuk dimasukkan dalam Renja
Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo.
2. Faktor penghambat
dalam perencanaan pembangunan pariwisata di Dinas Perhubungan, Pariwisata
Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo, adalah kurangnya
sumber daya manusia dalam bidang perencanaan. Sebagaimana data yang telah
peneliti temukan dilapangan tenaga perencana dibidang pariwisata pada Dinas
Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo hanya satu
orang. Faktor penghambat internal lainnya adalah minimnya dana. Faktor-faktor
penghambat inilah yang menyebabkan program kegiatan tidak optimal
pelaksanaannya. Sebab dari segi sumber daya manusia dan pengaalokasian dana
untuk program kegiatan yang direncanakan merupan faktor penting dalam
perencanaan pembangunan pariwisata.
SARAN
Berdasarkan hasil
penelitian , peneliti memberikan saran sebagai berikut;
1.
Pada proses penyusunan renja
sebaiknya peran stakeholder secara keseluruhan lebih dioptimalkan lagi, dalam
hal ini peranan aktor eksternal yaitu
masyarakat dan pihak swasta. Sebab dari masyarakat dapat diketahui apakah
program kegiatan yang direncanakan sesuai dengan budaya dan kondisi obyek
wisata tersebut. Untuk
memudahkan evaluasi pada proses perencanaan berikutnya pengarsipan dokumen tahapan-tahapan
dalam proses penyusunan perencanaan renja diperbaiki
2.
Dalam perekrutan pegawai pada
Dinas Perhubungan, Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo
sebaiknya menambah pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan sebagai
perencana di bidang pariwisata. Perlu meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta sebagai pemilik modal
dalam pengelolaan obyek wisata, agar dalam hal dana tidak tergantung sepenuhnya
pada anggaran yang disediakan oleh pemerintah.
DAFTAR PUSTAKA
Bratakusumah,
Riyadi Deddy Supriady. 2004. Perencanaan
Pembangunan Daerah (Strategi Menggali
Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah). PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Conyers,Diana dan Hills,Peter.1990. An Introduction
to Devolopment Planning in The Third
Word. Jhon Wiley dan Sons. New York
Hadinoto,
Kusudianto. 1996. Perencanaan
Pengembangan Destinasi Pariwisata. Jakarta: Penerbit
Universitas Indonesia.
Kunarjo.
2002.Perencanaan dan Pengendalian Program
Pembangunan. Penerbit Universitas
Indonesia. Jakarta.
Mayer, Robert R, 1985,
Policy and Program Planning, A
Developmental Perspective, Prentice-Hall Inc, New Jersey.
Miles,B Mattew
dan Huberman,A Michael. 2007. Qualitative
Data Analysis: A Methods Sourcebook.
Sjafrizal,
Prof.2009.Teknik Praktis Penyusunan
Rencana Pembangunan Daerah. Bduose Media.
Yoeti, Oka.1997. Pengantar Ilmu
Pariwisata. Bandung: Angkasa
Sumber-sumber
lain :
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
0 komentar :
Posting Komentar